Breaking News

    Alih Daya Perusahaan

    Alih Daya Perusahaan

    Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, maka akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa  yang memiliki kualitas dan daya saing di pasaran.

    Dalam iklim persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi. Salah satu solusinya adalah dengan sistem outsourcing, dimana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

    Outsourching atau yang biasa kita dengar Alih daya diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses adminsitrasi dan manajemen berdasarkan kriteria yang disepakati oleh kedua belah pihak.

    Outsourching atau alih daya dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia biasanya diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa tenaga kerja. Pengaturan ini di atur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 64, 65 dan 66 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004). Meskipun aturan outsourching ini telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang namun masih saja dianggap kurang lengkap oleh pemerintah.

    Karena Outsourcing tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja, dengan menggunakan outsourcing perusahaan pasti akan mengeluarkan dana lebih sebagai management fee perusahaan outsourcing. Outsourcing harus dipandang secara jangka panjang, mulai dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam bidang tenaga kerja, organisasi, keuntungan dan lainnya. Memang dengan adanya outsourching perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan yang bersifat penunjang yang dialihkan kepada pihak lain yang lebih profesional. Tetapi pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan.

    Problematika mengenai outsourcing memang cukup bervariasi. Hal ini dikarenakan penggunaan outsourcing dalam dunia usaha di Indonesia kini semakin marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda oleh pelaku usaha, sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur tentang outsourcing yang telah berjalan tersebut.

    Dalam pasal 64 UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Namun pengalihan perusahaan atau penyedia jasa tetap harus berada dibawah badan hukum.

    Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.

    Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

    1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik dari managemen maupun pelaksanaan pekerjaan
    2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, maksudnya pemberi pekerjaan harus memberi penjelasan tentang cara bekerjanya agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan.
    3. Merupakan kegiatan yang dapat menunjang secara keseluruhan, maksudnya kegiatan tersebut dapat mendukung serta memperlancar semua kegiatan sesuai dengan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    4. Pengalihan pekerjaan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan yang telah berlaku. Artinya kegiatan pengalihan pekerjaan ini hanya pekerjaan tambahan dari pengusaha pemberi pekerjaan.


    Juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja diantaranya:

    1. Adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh;
    2. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak;
    3. Perlindungan usaha dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.


    Dengan adanya 2 perjanjian tersebut maka walaupun karyawan sehari-hari bekerja di perusahaan pemberi pekerjaan namun ia tetap berstatus sebagai karyawan perusahaan penyedia pekerja. Pemenuhan hak-hak karyawan seperti perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul tetap merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja.

    Related posts

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: