Breaking News

    APA ITU KONTRAK KERJA LISAN?

    APA ITU KONTRAK KERJA LISAN?

    Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan.


    Saat kita diterima bekerja dalam suatu perusahaan, pastinya kita akan diberikan surat perjanjian kerja/kontrak kerja. Seharusnya sebagai karyawan, sebelum menandatangani kontrak, baca dan pelajari terlebih dahulu kontrak kerja yang diterima. Karena di dalam kontrak kerja, kita dapat mengetahui syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Selain itu kita juga dapat mengetahui status kerja kita sebagai karyawan, apakah berstatus karyawan tetap maupun karyawan kontrak.


    Pada artikel sebelumnya kita telah membahas PWKT dan PWKTT. Artikel PWKTT juga telah membahas apa saja hak dan kewajiban pengusaha dan karyawan. Juga ada beberapa alasan yang menjadikan perjanjian kerja dapat berakhir.


    Nah, oleh karena itu pada artikel kali ini, kita membahas kontrak kerja secara lisan. Dan apa saja syarat-syarat kontrak kerja yang berlaku di negara Indonesia.


    Pada dasarnya, perjanjian kerja tidak harus dilakukan secara tertulis. Berdasarkan pasal 50 dan juga pasal 51 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Yang mana perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan.


    Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT). Dalam Pasal 57 UU Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. PKWT yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).


    Jika seorang pengusaha membuat perjanjian kerja dalam bentuk lisan sebenarnya tidak dilarang, namun memiliki kekurangan yang dapat merugikan pekerja karena terdapat kemungkinan pemberi kerja atau pengusaha tidak menjalankan kewajiban karena tidak pernah dituangkan secara tertulis. Oleh karena itu, suatu kontrak kerja akan lebih aman dan dapat dijadikan bukti apabila dibuat secara tertulis.


    Selain itu, jika pengusaha tidak membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerjanya maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan. Hal ini dicantumkan dalam UU Ketenagakerjaan pasal 63.


    Dalam pasal Pasal 54 No. 13/2003. Biasanya dalam surat pengangkatan yang dibuat pengusaha sekurang-kurangnya memuat keterangan:


    1. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
    2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja
    3. Jabatan atau jenis pekerjaan yang ditempati
    4. Tempat pekerjaan
    5. Besarnya upah dan cara pembayaran upah kepada pekerja
    6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja
    7. Awal mula dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
    8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat serta ditandatangani para pihak dalam perjanjian kerja.


    Seperti yang kita telah ketahui, bahwa dalam PWKTT tidak harus memerlukan perjanjian kerja secara tertulis akan tetapi perusahaan wajib memberikan surat pengangkatan bagi karyawannya.


    Selain itu, sesuai dengan pasal 52 ayat 1 dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 menegaskan beberapa perjanjian kerja yang harus dibuat atas dasar:


    1. Kesepakatan dari kedua belah pihak. Saat akan melakukan perjanjian kerja harus terdapat kesepakatan diantara keduanya. Jika kesepakatan tersebut hanya terjadi pada satu belah pihak saja maka perjanjian kerja tersebut tidak sah dilanjutkan.
    2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Seorang pekerja yang akan menandatangi perjanjian kerja harus memahami terlebih dahulu hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi pekerja akan memahami dan bekerja dengan baik dan tidak melanggar aturan yang telah ada.
    3. Adanya perjanjian yang diperjanjikan. Sebuah perjanjian dibuat karena adanya suatu perjanjian terkait kontrak kerja, yang tujuannya agar status pekerja tersebut jelas dan memahami betul apa yang dikerjakannya selama bekerja.
    4. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia, hukum belaku secara tegak. Apapun yang dilakukan harus dilandasi dengan hukum. Maka dari itu, dalam bekerja pun kita diatur oleh hukum yang berlaku sehingga dilarang untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan-aturan tersebut, karena jika melanggar maka akan ada konsekuensi atau hukuman yang diberikan.


    Nah, oleh sebab itu sebaiknya sebagai pekerja. Kita wajib mengetahui dulu isi kontrak kerja kita supaya jelas apa saja hak dan kewajiban kita diperusahaan tersebut. Dan status kita sebagai karyawan pun dapat diakui dengan jelas.

    Related posts

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: