Breaking News

    Aturan Pengupahan di Indonesia

    Aturan Pengupahan di Indonesia

    Demi kesejahteraan seluruh pekerja/ karyawan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sering dikenal dengan Undang-undang Ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan. Di dalam UU Ketenagakerjaan ini diuraikan secara lengkap tentang seluruh kewajiban perusahaan terhadap karyawan serta hak apa saja yang berhak didapatkan oleh karyawan. Tujuannya agar karyawan di negeri ini mendapat kesejahteraan yang terjamin. Namun, hal ini belum sepenuhnhya terwujud di Indonesia mengingat masih banyaknya perusahaan dan karyawan yang belum mengetahui dan menerapkan tentang UU Ketenagakerjaan.

    Pengupahan telah diatur pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Menurut Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka dari itu, pemerintah meminta perusahaan memberikan kompensasi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; bentuk dan cara pembayaran upah; denda dan potongan upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; struktur dan skala pengupahan yang proporsional; upah untuk pembayaran pesangon; dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

     

    Related posts

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: