Breaking News

    Begini Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja di Indonesia

    Begini Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja di Indonesia

    Di zaman sekarang ini, terutama setelah dimulainya MEA, persaingan dalam dunia kerja sungguh terasa. Banyak orang asing berdatangan ke Indonesia untuk mencari pekerjaan. Pekerja asing atau yang biasa disebut Tenaga Kerja Asing (TKA), menurut pasal 1 angka 1 Permenaker 16/2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA sebagaimana diubah oleh Permenaker 35/2015, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Meskipun banyak TKA yang datang ke Indonesia, namun mereka tidak dapat langsung bekerja begitu saja. Dikarenakan setiap tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia, sangat dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan, dan agar terjadi persaingan yang sehat, ada beberapa persyaratan ketat yang harus dipenuhi, baik oleh TKA maupun pemberi kerja TKA. Nah, apa sajakah persyaratan itu?

    Menurut pasal 36 ayat (1) Permenaker 16/2015, TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
    2. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
    3. membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
    4. memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
    5. memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan
    6. kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dan 6 (enam) bulan.


    Dengan catatan pada ayat (2), persyaratan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, dan anggota Pengawas, juga tidak berlaku untuk TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak (ayat 3). Sementara pesyaratan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f tidak berlaku untuk TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara dan TKA yang dipekerjakan usaha jasa impresariat (ayat 4).

    Selain itu, ada juga hal yang harus dicatat bahwa menurut pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Dijelaskan juga pada pasal 46 ayat (1) bahwa TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.

    Jadi, jika TKA tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan, TKA tersebut tidak dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja. Karena pemberi kerja TKA juga memiliki tanggung jawab, menurut pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, mereka harus memiliki izin tertulis dari Menteri atau penjabat yang ditunjuk, atau biasa disebut Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). IMTA ini baru akan diberikan jika persyaratan TKA sudah dipenuhi. Apabila persyaratan TKA tidak terpenuhi, dan karenanya dapat dikatakan pemberi kerja mempekerjakan TKA tanpa izin (IMTA), berarti perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan. Hal tersebut merupakan pelanggaran dan disebutkan pada pasal 185 UU Ketenagakerjaan sebagai tindak pidana kejahatan yang dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

    Selain IMTA, pemberi kerja TKA juga menurut pasal 59 ayat (1) Permenaker 16/2015 wajib melaporkan penggunaan TKA kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dirjen. Laporan tersebut dijelaskan pada ayat (2) meliputi:

    1. realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali;
    2. berakhirnya penggunaan TKA.


    Sejak awal dari pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pejabat sebelum mensahkan RPTKA tentunya memeriksa apakah TKA yang dipekerjakan memenuhi syarat atau tidak. Pegawai pengawas ketenagakerjaan juga berkewajiban mengawasi penggunaan TKA pada suatu perusahaan. Hal ini diatur dalam pasal 60 Permenakertrans 16/2015 yang berbunyi:“Pengawasan terhadap pemberi kerja TKA dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

    Melihat banyaknya persyaratan yang ada agar TKA bisa bekerja di Indonesia, bisa dikatakan menumbuhkan rasa kompetisi yang adil antara tenaga kerja Indonesia dan asing, TKI pun dengan ini diharpkan tetap dapat mempertahankan eksistensinya.

    Related posts

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: