Breaking News

    Hak Perlindungan Bagi Karyawan Perempuan

    Hak Perlindungan Bagi Karyawan Perempuan

    Pada masa ini, perempuan sudah berperan aktif dalam berbagai bidang termasuk pada bidang pekerjaan, hampir semua pekerjaan kini dapat melibatkan perempuan sebagai karyawannya. Pada kenyataannya, perempuan tetaplah sosok yang harus dilindungi termasuk oleh pihak perusahaan, bukan berarti membedakan perlindungan tiap karyawan, tetapi perempuan memiliki hak perlindungan yang lebih dibanding karyawan laki-laki mengingat wanita memiliki kebutuhan fisik yang berbeda dibandingkan laki-laki, tentunya perusahaan harus mengakomodirnya. Terdapat berbagai macam hak yang dimiliki karyawan wanita di tempat kerja yaitu hak cuti hamil, melahirkan, dan keguguran menurut  UU No.13 tahun 2003 pasal 82 Pekerja perempuan berhak atas istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Begitupun dengan karyawan yang keguguran memiliki hak cuti selama 1,5 bulan. Namun, harus tetap sesuai prosedur yang berlaku ya!

    Selain memiliki hak cuti selama masa hamil dan melahirkan, biaya persalinan bagi karyawan juga ditanggung oleh perusahaan, hal ini diatur dalam UU No 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 tenaga kerja atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000/bulan wajib mengikut sertakan karyawannya dalam program Jamsostek. Salah satu program jamsostek adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang mencakup pemeriksaan dan biaya persalinan. Perusahaan yang memenuhi kriteria sesuai UU tersebut harus memberikan jamsostek untuk karyawan yang berguna juga bagi pembayaran biaya persalinan karyawan. Setelah biaya persalinan, karyawan wanita juga memiliki hak untuk menyusui selama masa menyusuinya, sehingga karyawan yang harus menyusui anaknya, mampu melakukan tugasnya sebagai seorang ibu, menyusui disini biasanya adalah karyawan memompa ASI pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan, hal ini tentunya sudah diatur juga dalam UU no 13 tahun 2003 pasal 83 yang menyatakan bahwa pekerja yang menyusui minimal diberi waktu untuk menyusui atau memompa ASI pada waktu jam kerja.

    Setiap bulannya, wanita biasanya mengalami menstruasi dan terkadang pada hari pertama atau kedua menstruasi merupakan hari yang cukup sulit dilewati karena wanita mengalami kram perut dan gejala menstruasi lainnya yang dapat mengganggu pekerjaan, namun tahukah anda jika terdapat UU yang mengatur hak cuti menstruasi bagi karyawan wanita? Tentunya, UU ini legal, disebutkan pada UU no 13 tahun 2003 pasal 81 ayat 1 yang menyatakan pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Namun hak ini juga diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tiap perusahaan. Jadi, semua harus sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan ya!

    Selain itu, karyawan wanita memiliki hak perlindungan dalam hal kerja lembur, pekerjaan lembur tentunya lebih beresiko bagi karyawan wanita, karyawan wanita yang umurnya kurang dari 18 tahun tidak boleh bekerja pada pukul 23.00-07.00, selain itu, perusahaan yang mempekerjakan karyawan wanita hingga pada pukul 23.00-05.00 harus menyediakan angkutan antar jemput karyawan. Oleh karena itu pemerintah mengaturnya dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 76 ayat 1-5 yang menyatakan bahwa:

    1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

    2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

    3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
    – memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
    – menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

    4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

    5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

    Sumber:
    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

    Related posts

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: