Breaking News

    Izin Absen Kerja, Bagaimana Prosedur yang Benar?

    Izin Absen Kerja, Bagaimana Prosedur yang Benar?

    Apakah Anda pernah absen saat bekerja karena alasan tertentu? Apakah Anda tahu bahwa absen kerja memiliki prosedur? Izin absen kerja adalah ketidakhadiran karyawan dikarenakan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan tentunya berbeda-beda pada tiap perusahaan, namun harus tetap mengacu pada UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  Lalu apakah perusahaan akan memberikan izin pada karyawan yang berhalangan hadir? Perusahaan akan memberikan izin bagi karyawan yang mengajukan izin tidak bekerja yang sesuai dengan prosedur. Lalu bagaimanakah prosedur izin kerja tersebut?

    Setiap perusahaan memiliki aturan yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan setiap perusahaan. Namun, untuk prosedur izin kerja kurang lebih akan sama yaitu menggunakan prosedur izin tertulis secara formal. Pada perusahaan swasta terdapat peraturan perusahaan yang diperbaharui setiap 2 tahun sekali, kebijakan izin kerja ini dipaparkan dalam pasal 8 (Hari dan Jam Kerja), pasal 9 (cuti tahunan), pasal 10 (cuti melahirkan/keguguran kandungan), pasal 11 (tunjangan hari raya), pasal 12 (Jamsostek dan Asuransi Kesehatan) dan pasal 13 (Ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah penuh) yang mengacu pada UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

    Izin kerja bagi karyawan perusahaan swasta berlaku untuk izin sakit, izin keterlambatan, izin keperluan keluarga, izin kabar duka dan izin mendesak lainnya yang harus melalui prosedur yang tepat. Misalnya, pada PT ASMIN BARA BRONANG memiliki prosedur izin absen kerja sebagai berikut:

    1. Karyawan yang akan mengajukan izin harus menyampaikan pengajuan tersebut secara tertulis menggunakan “Formulir Permohonan Izin (sesuai keperluan izin, misal izin sakit, izin terlambat, dan lain-lain).”

    2. Setelah pengajuan tersebut mendapat persetujuan dari atasannya, karyawan harus menyampaikan Formulir Permohonan Izin tersebut ke HR Department selambatnya 1 hari sebelum izin tersebut dilaksanakan kecuali izin kabar duka, sakit, dan keperluan sangat mendesak lainnya.

    3. Apabila karyawan tidak masuk kerja atau datang terlambat karena sesuatu hal yang mendesak atau tidak dapat diduga sebelumnya, maka setelah kembali masuk kerja karyawan diharuskan mengisi Formulir Permohonan Izin, meminta tandatangan atasan dan kemudian menyampaikannya ke HR Department.

    Sejalan dengan Kementrian Kesehatan (Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA), peraturan dan prosedur izin absen kerja juga hampir sama, Kementrian Kesehatan memiliki kebijakan izin absen kerja yang merujuk ke Surat Edaran Sekertaris Jenderal Kemenkes RI Nomor HK.01.02.4.1. A.906 tertanggal 7 Oktober 2012 yang menyatakan ketentuan izin kerja adalah sebagai berikut:

    1. Tidak dapat hadir karena dinas luar, perlu melampirkan surat tugas dan formulir permohonan izin karena dinas luar.

    2. Tidak dapat hadir karena sakit, perlu melampirkan surat keterangan dokter dan formulir permohonan izin karena sakit

    3. Tidak dapat hadir karena alasan penting, perlu melampirkan formulir permohonan izin karena alasan penting.

    4. Pengajuan cuti karena hamil, tanggungan negara, tugas belajar, maupun ijin belajar perlu melampirkan form cuti bertanda tangan pemohon.

    5. Seluruh formulir wajib ditandatangani oleh atasan langsung.

    Maka dari itu, secara umum prosedur izin absen kerja tiap perusahaan memiliki ketentuan yang sama yaitu dilakukan secara tertulis, diajukan sebelum izin kerja, melampirkan surat keterangan yang mendukung keperluan izin (misalnya surat dokter, surat dinas, dan lain-lain) dan yang paling penting adalah adanya tanda tangan atasan yang menyatakan bahwa atasan menyetujui izin yang diajukan oleh karyawan.

    Sumber:
    Peraturan Perusahaan Swasta
    Surat Edaran Sekertaris Jenderal Kemenkes RI Nomor HK.01.02.4.1. A.906 tertanggal 7 Oktober 2012

    Related posts

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: