Breaking News

    Keterlambatan Pembayaran Upah

    Keterlambatan Pembayaran Upah

    My salary is late paid”. Apakah boleh upah terlambat dibayarkan kepada pekerja/buruh secara hukum? Menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diputuskan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Upah harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per-tanggal pembayaran upah (Pasal 20 UU Pengupahan). Pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu (Pasal 19 PP Pengupahan). Upah dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank yang dapat diuangkan pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak (Pasal 22 ayat 1 PP Pengupahan).

    Lebih jauhnya, penentuan kapan upah pekerja/buruh dibayar diatur dalam kesepakatan atau perjanjian kerja, perusahaan tidak boleh mengubah tanggal pembayaran upah secara sepihak tanpa ada kesepakatan terlebih dulu dengan wakil pekerja (Pasal 113 ayat 1 UU Ketenagakerjaan). Jadi tidak boleh nih perusahaan dengan seenaknya mengubah tanggal pembayaran upah. Apabila perusahaan ingin mengganti tanggal pembayaran upah namun kebetulan bersamaan dengan berakhirnya masa berlaku peraturan perusahaan, maka perusahaan bisa langsung mengganti tanggal pembayaran upah di peraturan perusahaan tanpa kesepakatan dengan wakil pekerja, akan tetapi perusahaan juga memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja (Pasal 110 ayat 1 UU Ketenagakerjaan).

    Lalu bagaimana apabila pengusaha sengaja terlambat untuk membayar upah? Pengusaha yang sengaja atau lalai dan mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah akan dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh (Pasal 55 PP Pengupahan) dengan ketentuan:

    1. Mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8 terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan

    2. Sesudah hari ke-8, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan

    3. Sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

    Berdasarkan ketentuan di atas, walaupun pengusaha pada awalnya menjanjikan gaji pada tanggal 1 dan terlambat memberikan hingga tanggal 4, pengusaha belum terkena denda. Denda baru dikenakan pada hari ke-4 keterlambatan gaji, yaitu tanggal 5. Bagaimana? Apakah Anda sudah paham sekarang? Semoga bermanfaat ya artikel kali ini.

    Sumber:
    UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

    Related posts

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: