Breaking News

    KONTRAK KERJA PKWTT

    KONTRAK KERJA PKWTT

    Setelah membahas mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam artikel sebelumnya, maka pada artikel ini akan dibahas mengenai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Sebagaimana menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), definisi perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

    Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“Kepmenakertrans 100/2004”), pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

    Tidak seperti PWKT yang harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia, PWKTT boleh dibuat secara tertulis maupun lisan dan tidak perlu mendapat pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan yang terkait dengan perusahaan tersebut.

    Dalam UU Ketenagakerjaan 2003 pasal 60 menyebutkan bahwa biasanya PWKTT menerapkan masa percobaan selama 3 bulan pada karyawan baru. Selama masa percobaan itu, pengusaha wajib membayar upah tersebut dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum daerah tersebut.

    Ketika karyawan menjalani masa percobaan, perusahaan berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan. Dan apabila dalam tahap evaluasi karyawan dinyatakan lulus maka akan ditetapkan menjadi karyawan tetap, tetapi jika sebaliknya maka perusahaan akan menghentikan karyawan.

    Setelah kita menjadi karyawan tetap, perusahaan memiliki hak diantaranya perusahaan berhak menerima hasil pelaksanaan pekerjaan karyawan, perusahaan berhak membuat keputusan perusahaan terkait perjanjian kerja ini, perusahaan berhak menempatkan, memindahkan dan mengevaluasi karyawan sesuai dengan peraturan perusahaan, perusahaan juga berhak memberi peringatan kepada karyawan, dan tentunya perusahaan memiliki wewenang untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perusahaan.

    Jika dalam suatu perusahaan terdapat beberapa hak perusahaan tentunya ada juga kewajiban perusahaan. Diantaranya perusahaan wajib memberikan gaji sesuai dengan perjanjian awal ketika kontrak kerja diberlakukan, perusahaan wajib mengikutsertakan karyawan dalam JAMSOSTEK, perusahaan wajib memberikan tunjangan kesehatan, tunjangan kematian, tunjangan hari raya sesuai dengan peraturan perusahaan, perusahaan juga wajib memberikan uang pesangon jika karyawan tersebut di PHK.

    Kita sebagai karyawan juga memiliki hak dan kewajiban diantaranya menerima gaji, mendapat istirahat saat bekerja, memperoleh fasilitas pekerjaan, karyawan juga berhak mengajukan pengunduran diri dan mendapat uang pesangon. Selain hak karyawan ada juga kewajiban karyawan yaitu karyawan wajib mematuhi aturan yang ada diperusahaan dan karyawan wajib melaksanakan waktu kerja sesuai dengan aturan perusahaan.

    Dalam pasal 61 UU Ketenagakerjaan 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja bisa berakhir apabila:

    1. Pekerja atau karyawan perusahaan meninggal dunia
    2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
    3. Adanya putusan pengadilan dan putusan atau penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum
    4. Adanya kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.


    Tapi perjanjian kerja tidak akan berakhir jika meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan tempat karyawan bekerja. Ini juga yang menjadikan sebab pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru kecuali ditentukan dalam perjanjian kerja. Lain halnya apabila pengusaha atau ahli waris pengusaha mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.

    Oleh karena itu sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Kita perlu melakukan perjanjian kerja supaya jelas status jabatan dan lamanya kita bekerja diperusahaan tersebut. Dan sebagai karyawan tetap dalam sebuah perusahaan tidak perlu khawatir jika terjadi pengalihan atau pemberhentian karena semuanya telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan aturan perusahaan yang berlaku.

    Related posts

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: