Breaking News

    Lebih Jauh Mengenai BPJS Kesehatan

    Lebih Jauh Mengenai BPJS Kesehatan

    Apakah Anda pernah mendengar istilah BPJS? Sebenarnya apakah BPJS itu? BPJS, seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) adalah kependekan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dilanjutkan pada ayat berikutnya bahwa jaminan sosial yang dimaksud adalah Jaminan Sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

    Dengan UU BPJS ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kali ini akan dibahas mengenai BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dijelaskan selanjutnya pada ayat 13 bahwa iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan. Sementara Penerima Iuran Jaminan Kesehatan menurut ayat 3 yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan, yang tadi pada ayat 1 dijelaskan sebagai peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah.

    Nah, sekarang, sebetulnya siapa peserta BPJS itu? Berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU RI 24/2011 tentang BPJS, peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Menurut pasal 20 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Selain itu, anggota keluarga peserta juga berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan dijelaskan dalam pasal 22 sebagai manfaat bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

    Selain itu, pada pasal 15 UU BPJS (dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 82/PUU-X/2012) dijelaskan juga bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS. Dalam PP 84/2013 antara lain disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

    Apa yang akan terjadi jika hal di atas tidak dilakukan? Adapun menurut pasal 17 ayat 1 UU BPJS, sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif. Sanksi administratif itu dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya (dan pasal 5 ayat 2, pasal 6, pasal 7, pasal 88 PP 86/2013) yaitu dapat berupa:

    1. teguran tertulis (dilakukan oleh BPJS)
    2. denda; dan/atau (dilakukan oleh BPJS)
    3. tidak mendapat pelayanan publik tertentu (dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS).


    Dijelaskan pada pasal 9 ayat 1 PP 86/2013 sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai pada pemberi kerja selain penyelenggara negara (poin c di atas) meliputi:

    1. perizinan terkait usaha;
    2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
    3. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
    4. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
    5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).


    Demikian jaminan sosial kesehatan ini disediakan untuk memfasilitasi, jadi manfaatkanlah dengan baik, tentunya dengan mematuhi perundang-undangan dan ketetapan terkait yang berlaku.

    Related posts

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: