Breaking News

    Lebih Jauh Mengenali BPJS Ketenagakerjaan

    Lebih Jauh Mengenali BPJS Ketenagakerjaan

    Kali ini akan dibahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang tentunya sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh tenaga kerja dan pemberi kerja. BPJS Ketenagakerjaan menurut pasal 6 ayat (2) dan pasal 9 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

    Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah, dijelaskan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Menurut pasal 1 ayat 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, kecelakaan kerja yang dimaksud adalah yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Masih dalam UURI 40/2004, disebutkan bahwa JKK diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial (pasal 29 ayat [1]), peserta JKK adalah seseorang yang telah membayar iuran (pasal 30), dan peserta tersebut berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total atau meninggal dunia (pasal 31 ayat [1]). Menurut pasal 9 UURI 3/1992, JKK meliputi biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan, biaya rehabilitasi dan santunan berupa uang.

    Selanjutnya pada pasal 1 ayat 3 Permenaker RI 1/2016 dijelaskan bahwa Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Menurut pasal 35 ayat (1) UURI 40/2004, jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.

    Selain itu, Jaminan Pensiun dijelaskan pada pasal 39 UURI 40/2004 diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti yang dijelaskan lebih detail pada pasal 41 ayat (1) UURI 40/2004 yaitu manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai:

    1. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;
    2. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia;
    3. Pensiun janda/duda,diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;
    4. Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau
    5. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


    Yang terakhir mengenai Jaminan Kematian yang dijelaskan dalam pasal 43 UURI 40/2004 sebagai jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Ditambahkan pada pasal 12 UURI 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja bahwa tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian, meliputi biaya pemakaman dan santunan berupa uang. Dalam pasal selanjutnya dijelaskan urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian ialah:

    1. janda atau duda;
    2. anak;
    3. orang tua;
    4. cucu;
    5. kakek atau nenek;
    6. saudara kandung;


    Seperti itu kurang lebih mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang tentunya sudah diatur sedemikian rupa untuk menjamin kesejahteraan kehidupan para tenaga kerja dan pemberi kerja.

    Related posts

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: