Google Analytics Alternative

Memahami Lembur Kerja

Memahami Lembur Kerja

Sejarah tercetusnya waktu lembur sebenarnya sangat berkaitan erat dengan Hari Buruh Internasional. Pada tahun 1806 terjadi pemogokan buruh Cordwainers di Amerika Serikat yang mengungkap fakta mencengangkan mengenai waktu kerja mereka, yaitu 19-20 jam per harinya! Kejadian ini kemudian disusul dengan Kongres Buruh Internasional pertama pada tahun 1866, yang berisi tuntutan untuk mengurangi jam kerja menjadi 8 jam sehari. Pada 1 Mei 1886, lebih dari 300.00 pekerja dari 13.000 pabrik di Amerika Serikat melakukan pemogokan kerja dengan tuntutan yang masih sama yaitu pengurangan waktu kerja. Peristiwa ini kemudian kita kenal dengan May Day atau Hari Buruh Internasional.

Di Indonesia sendiri, penetapan waktu kerja sudah ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2002. Dalam pasal 77, pemerintah menentukan bahwa waktu kerja dibatasi hanya sampai 7-8 jam sehari. Jam lembur terjadi apabila karyawan bekerja melebihi waktu kerja normal. Adanya kelebihan waktu kerja seperti ini biasanya disangkut-pautkan dengan penerimaan bonus (upah tambahan) yang nantinya akan disesuaikan dengan kelebihan waktu tersebut. Sebagai pengguna jasa, perusahaan diwajibkan untuk membayar kompensasi atas waktu lembur karyawan. Hal ini disampaikan dalam UU Ketenagakerjaan pasal 78, yang juga membatasi waktu lembur maksimal sebanyak 3 jam dalam sehari atau 14 jam dalam seminggu. Pemerintah juga menetapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi hak upah lembur karyawannya. Sanksi ini tercantum dalam UU Ketenagakerjaan pasal 187 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perusahaan akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan, paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling banyak Rp. 100.000.000.

Mengingat pentingnya pemberian upah lembur kepada karyawan, kebanyakan perusahaan menetapkan suatu kebijakan yang mewajibkan seluruh karyawan untuk melaporkan jam kerjanya, termasuk semua jam lembur, kepada atasan mereka. Biasanya, proses ini diterapkan pada absensi karyawan baik absensi masuk maupun absensi pulang kerja. Fungsinya adalah agar perusahaan dapat melakukan monitoring terhadap waktu kerja karyawannya dan memastikan bahwa tidak ada karyawan yang lembur diluar permintaan atasan maupun perusahaan.

Sebagai pengusaha, sebenarnya ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam meminta karyawannya untuk melakukan lembur kerja. Poin-poin ini juga penting untuk diketahui dan dipahami oleh karyawan sebagai pemberi jasa kepada perusahaan.

  1. Resiko kesehatan yang mungkin ditanggung oleh karyawan apabila melakukan lembur.
  2. Situasi pribadi karyawan, termasuk di dalamnnya adalah tanggung jawab terhadap keluarga.
  3. Kebutuhan dari tugas maupun tempat kerja terhadap jasa karyawan.
  4. Hak karyawan untuk mendapatkan kompensasi atas waktu lembur mereka.
  5. Karyawan perlu mendapatkan informasi terlebih dahulu mengenai kelebihan waktu kerja yang mungkin terjadi, sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
  6. Kesediaan karyawan untuk bekerja lembur. Jika karyawan tidak bersedia maka, perusahaan tidak bisa memaksa karyawan tersebut.
  7. Kebiasaan pola kerja di perusahaan.
  8. Karyawan dapat menolak untuk bekerja lembur apabila alasan yang diberikan tidak masuk akal.

Biasanya, perusahaan akan menginformasikan mengenai ketentuan jam kerja serta sistem pengupahannya ketika proses wawancara dilaksanakan. Calon karyawan juga berhak untuk melakukan negosiasi mengenai gaji dan sistem pengupahan yang akan diterapkan di kemudian hari. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dituliskan dalam Surat Perjanjian Kerja, sehingga karyawan tidak dapat menuntut lebih dari kesepakatan yang sudah dibuat.

Source: Berbagai sumber.

Related posts

Leave a Reply

%d bloggers like this: