Breaking News

    Permasalahan dalam Kontrak Kerja

    Permasalahan dalam Kontrak Kerja

    Seperti yang telah kita ketahui bahwa kontrak kerja itu penting diketahui oleh pekerja dalam suatu perusahaan. Karena ada beberapa perusahaan yang hanya memberlakukan pekerja tersebut sebagai karyawan kontrak, bukan sebagai karyawan tetap.

    Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

    Terdapat dua jenis kontrak kerja yang dapat dibentuk di Indonesia, yaitu:

    1. Berbentuk lisan/ tidak tertulis
    Kontrak kerja yang dibuat secara lisan tidak bisa mengikat pekerja dan pengusaha untuk melakukan kontrak kerja disuatu perusahaan.
    Kelemahan dari kontrak ini sangat fatal, karena apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang dilanggar dan tidak dilaksanakan oleh pengusaha maka dapat merugikan pekerja, karena aturan kerja tidak pernah dituliskan secara tertulis dalam perjanjian kerja.

    2. Berbentuk tulisan
    Perjanjian kerja yang ditulis dapat dijadikan bukti tertuis apabila muncul perselisihan dalam hubungan industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan pegangan bagi pekerja apabila ada beberapa kesepakatan yang dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh pengusaha yang merugikan pekerja.

    Sesuai dengan UU 13 tahun 2003 pasal 54 ayat 3 dalam perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis harus dibuat kedalam 2 rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 diserahkan dan disimpan untuk pengusaha dan yang 1 untuk pekerja.

    Dalam pasal 55 No. 13 Tahun 2003 juga menekankan bahwa setelah pekerja dan pengusaha menyimpan perjanjian tersebut. Maka perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau diubah kecuali atas keputusan semua pihak.

    Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Dalam perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila terdapat perbedaan penafsiran diantara keduanya maka yang berlaku yaitu perjanjian kerja yang dibuat menggunakan bahasa Indonesia meskipun para pihak adalah orang asing, hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut adalah Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, oleh karena itu dalam perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan terjemahan ke Bahasa Inggris. Karena segala ketentuan yang mengikat secara hukum adalah ketentuan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut hanyalah merupakan terjemahan, agar para pihak mengerti isinya sebagaimana yang tercantum pada pasal 57 UU No 13 Tahun 2003.

    Pada beberapa perusahaan, ada kalanya lupa atau masih menahan ijazah pekerjanya, padahal pekerja tersebut sudah tidak lagi bekerja diperusahaan itu. Dalam Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur boleh tidaknya perusahaan menahan surat-surat berharga milik karyawan, seperti misalnya ijazah.

    Penahanan ijazah pekerja/karyawan oleh perusahaan, diperbolehkan, sepanjang adanya kesepakatan antara pengusaha dan karyawan. Kesepakatan pengusaha dan pekerja itu telah tertuang dalam perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, dan masih adanya hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Artinya sepanjang karyawan tersebut masih bekerja diperusahaan tersebut, maka diperbolehkan pengusaha menahan atau menyimpan ijazah pekerja tersebut.

    Sedangkan apabila ijazah tetap ditahan dan tidak dikembalikan setelah kita tidak bekerja diperusahaan tersebut, maka harus kita upayakan agar ijazah tersebut dapat diambil. Namun, apabila memang pihak perusahaan tidak mau mengembalikan ijazah kita, kita dapat menggugat perusahaan tersebut atas dasar perbuatan melawan hukum atau melaporkan ke polisi dengan tuduhan penggelapan.

    Penggelapan sendiri diatur dalam Pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Maksudnya adalah penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut dengan sengaja pada pelaku. Atau penguasaan barang terjadi karena adanya tugas  yang diberikan misalnya pada petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

    Related posts

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: