Breaking News

    Upahku Dipotong, Kenapa?

    Upahku Dipotong, Kenapa?

    “Upahku dipotong, kenapa ya?”. Pernahkah Anda bertanya-tanya ketika upah Anda dipotong? Mungkin Anda pernah merasa bahwa Anda telah bekerja sesuai peraturan perusahaan, namun upah Anda dipotong. Agar tidak salah kaprah dan malah demo kepada pihak perusahaan, mari kita pelajari lebih lanjut alasan pemotongan upah pegawai.

    Pada prinsipnya, upah kerja tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (Pasal 93 ayat 1 UU No.13 tahun 2003). Akan tetapi terdapat pengecualian menurut Pasal 93 ayat 2 UU No.13 tahun 2003, pengusaha tetap harus membayar upah pekerja/buruh dengan ketentuan:
    1. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
    2. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
    3. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
    4. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara
    5. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
    6. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha
    7. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat
    8. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha
    9. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan

    Jadi, apabila pekerja tidak masuk kerja karena selain ketentuan UU Ketenagakerjaan diatas dan tidak melakukan pekerjaannya, maka pekerja tidak berhak mendapatkan upah atau tidak dibayar oleh perusahaan (Pasal 93 ayat 1 UU No.13 tahun 2003). Namun, apabila pekerja/buruh termasuk ke dalam ketentuan Pasal 93 ayat 2 UU No.13 tahun 2003 diatas, pemotongan upah dapat diberikan kepada pekerja/buruh. Jadi berbeda ya antara tidak mendapatkan upah dan dilakukan pemotongan upah.

    Pemotongan upah oleh pengusaha dapat dilakukan untuk: denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah yang dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama (Pasal 57 ayat 1 PP No. 78 tahun 2015 mengenai Pengupahan). Akan tetapi denda yang dilakukan oleh pekerja hanya dapat dilakukan bila hal itu diatur secara tegas dalam perjanjian tertulis (Pasal 20 ayat 1 PP No.8 tahun 1981).

    Pengusaha juga bisa melakukan pemotongan upah pekerja apabila terjadi kelebihan pembayaran upah, pemotongan upah tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan pekerja (Pasal 57 ayat 6 PP No. 78 tahun 2015 mengenai Pengupahan). Hal yang perlu diingat, jumlah keseluruhan pemotongan upah dapat dilakukan paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh (Pasal 58 PP No. 78 tahun 2015 mengenai Pengupahan). Jadi pengusaha tidak boleh asal memotong upah pekerja/buruh tanpa ada ketentuan tertentu sesuai UU atau PP mengenai Pengupahan.

    Apabila pekerja dirugikan atas pemotongan upah karena denda tanpa ada perjanjian tertulis maka pekerja dapat membicarakan secara musyawarah terlebih dahulu mengenai masalah ini dengan pengusaha atau disebut penyelesaian perselisihan melalui bipartit (Pasal 3 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan). Perundingan ini harus dilaksanakan paling lambat 30 hari berdasarkan Pasal 3 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Apabila perundingan bipartit gagal atau pengusaha menolak berunding, maka penyelesaian kemudian ditempuh melalui jalur tripartit yaitu mencatat perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan (Pasal 4 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan). Apabila perundingan jalur tripartit masih tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan).

    Nah, jadi bagaimana? Apakah sekarang Anda sudah mengetahui mengapa upah Anda dipotong oleh perusahaan? Semoga artikel ini dapat membantu ya.

    Sumber:
    UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 tahun 2015 mengenai Pengupahan
    UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

    Related posts

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: