Breaking News

    Yuk, Lebih Jauh Mengenal Upah Pegawai

    Yuk, Lebih Jauh Mengenal Upah Pegawai

    Apa sih upah itu? Bagi sebagian besar orang, upah merupakan hal yang penting dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu bagaimana jadinya apabila kita tidak benar-benar mengetahui bagaimana upah itu seharusnya diberikan dan berapa jumlah upah yang seharusnya kita dapatkan?

    Pasal 1 ayat 30 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Lalu apa bedanya dengan gaji dan pendapatan? Di dalam UU No.13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan sendiri sebenarnya tidak dijelaskan perbedaan upah, gaji, dan pendapatan. Gaji biasanya dihitung per-bulan bukan per-jam seperti upah. Sedangkan pendapatan lebih ke hasil keuntungan usaha atau bisnis.

    Lalu apa saja komponen upah itu? Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75%  dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap (Pasal 94 UU No.13 tahun 2003). Sedangkan menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah yang termasuk komponen upah diantaranya:

    1. Upah pokok, yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

    2. Tunjangan tetap, yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, misalnya tunjangan isteri, tunjangan anak, dll.

    3. Tunjangan tidak tetap, yaitu suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, misalnya tunjangan transport dan tunjangan makan.

    Proporsi tunjangan tidak mungkin lebih besar dari gaji pokok, hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan bahwa dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Maka dari itu, proporsi tunjangan tidak mungkin lebih besar dari gaji pokok.

    Berikut ini merupakan contoh perhitungan upah: Sebuah perusahaan X memberlakukan upah dengan komponen yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. A yang bekerja di perusahaan X memperoleh upah sebesar Rp. 5.000.000/bulan, berikut perhitungan komponen upah pokok dan tunjangan tetap A:
    – Upah pokok                  : Rp. 3.750.000
    – Tunjangan tetap            : Rp. 1.250.000

    Perhitungan komponen upah diatas dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena upah pokoknya adalah 75% dari upah yang seharusnya diterima oleh pekerja (upah pokok + tunjangan tetap). Intinya perhitungan komponen upah pekerja/pegawai harus sesuai dengan Pasal 94 UU No.13 tahun 2003.

    Upah yang merupakan suatu perjanjian kerja atau kesepakatan antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/pegawai tentu saja harus sesuai dalam pelaksanaannya. Pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditempatkan pemerintah setempat (Pasal 90 ayat 1 UU No.13 tahun 2003). Upah minimum ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota (Pasal 89 ayat 3 UU No.13 tahun 2003). Pasal 89 UU Nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak.

    Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 91 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003). Lalu bagaimana dengan pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum pegawainya? Menurut Pasal 90 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, maka dapat dilakukan penangguhan yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri. Jadi tidak usah khawatir ya, semuanya sudah diatur oleh UU dan peraturan lainnya sehingga kedua belah pihak baik pemberi kerja/pengusaha dan pekerja/pegawai tidak dirugikan.

    Sumber:
    UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

    Related posts

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: